PRD Nilai UU Cipta Kerja Kangkangi Pancasila dan UUD 1945

KABARAKYAT.ID, Jakarta – UU Cipta Kerja, produk legislasi omnibus law inisiatif Pemerintahan Joko Widodo menuai kecaman luas masyarakat. Partai Rakyat Demokratik (PRD) salah satu yang paling lantang meneriakkan penolakan terhadap undang-undang sapu jagat pemulus investasi ini.

PRD memetakan banyak persoalan yang dikandung UU Cipta Kerja, seperti di sektor ketenagakerjaan, pertanahan, pangan, lingkungan hidup, dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.

Di sektor ketenagakerjaan, deregulasi ini mendorong fleksibilitas tenaga kerja berupa pelonggaran sistem kerja kontrak (batas waktunya dihapus) dan outsourcing (syarat-syaratnya dihapus), legalisasi untuk upah per jam dan per satuan hasil, dan jam kerja.  Selain itu, UU ini juga memudahkan PHK terhadap pekerja (ketentuan surat peringatan 3 kali dihilangkan).

Di sektor pertanahan, ada pasal-pasal yang menghidupkan kembali azas pertanahan Hindia-Belanda, yaitu Domein Verklaring (pengusahaan tanah-tanah terlantar dan tak jelas pemilikannya oleh Negara untuk diserahkan ke swasta), lewat konsep Bank Tanah dan Hak Pengelolaan (HPL).

Dalam urusan pangan, ada bahaya yang mengancam konsep kedaulatan pangan karena memasukkan impor sebagai sumber penyediaan pangan (di UU lama/UU 18 tahun 2012 tidak ada). Kemudian, syarat-syarat untuk melakukan impor juga ditiadakan.

Dalam konteks lingkungan, izin lingkungan, sebagai persyaratan usaha (wajib Amdal-UKL/UPL), dihapuskan. Selanjutnya, setiap usaha/kegiatan hanya dipersyaratkan persetujuan lingkungan, yang kriteria dan persyaratannya lebih ringan. Selain itu, resiko lingkungan dipersempit hanya pada masyarakat yang terdampak langsung.

Dalam press release yang ditandatangani Ketua Umum Agus Jabo, PRD juga memandang UU Cipta Kerja mengembalikan sentralisme ala Orde Baru. Ada banyak kewenangan Pemerintah Daerah yang ditarik kembali ke pemerintah pusat. Pahitnya, sentralisasi ini semata-mata diabdikan untuk kepentingan investasi.

Berdasarkan penilaian tersebut PRD mendesak Presiden dan DPR untuk segera membatalkan UU Cipta Kerja. PRD juga mengajak seluas-luasnya komponen perjuangan rakyat untuk bersama-sama menuntut penolakan UU Cilaka. [WR]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *