Hari Perempuan Internasional 2021, Aktivis dan Politisi Perempuan di Kupang Angkat Bicara

Kabar Rakyat – Kupang | Hari Perempuan Internasional (International Womens Day) 8 Maret, berakar sejarah panjang.

Pada 1908, 15.000 perempuan berdemonstrasi di New York Amerika Serikat. Mereka menuntut peningkatan standar upah dan pemangkasan jam kerja serta keterlibatan politik.

Pada tahun 1910, Konferensi Buruh Perempuan Internasional jilid dua diadakan di Kopenhagen, Denmark. Di dalam konferensi yang dihadiri lebih dari 100 perempuan dari 17 negara itu, Clara Zetkin, teorikus Marxist dan tokoh Partai Sosial Demokrat Jerman mengusulkan peringatan Hari Perempuan Internasional setiap tahun. Konferensi menyetujuinya dan mengagendakan perayaan hari perempuan internasional pada 19 Maret 1911 di Austria, Jerman, Denmark, dan Swis.

Pada 8 Maret 1913, gerakan perempuan di Rusia menggelar unjukrasa menentang Perang Dunia I. Setahun kemudian perempuan di seantro Eropa menggelar aksi yang sama. Semasa Perang Dunia II, tanggal 8 Maret pun digunakan di seluruh dunia sebagai penanda momentum advokasi kesetaraan gender.

Pada 1975, PBB kemudian mengadopsi tanggal 8 Maret menjadi Hari Perempuan Internasional.

Dalam momentum peringatan IWD 2021 ini, Kabar Rakyat menanyai sejumlah aktivis perempuan di Kota Kupang, NTT tentang pandangan mereka terhadap problem perempuan.

Meitty A. Oan, aktivis Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API Kartini) Kota Kupang– dalam Kongres II, 6-7 Maret 2021, nama API Kartini berubah menjadi Suluh Perempuan — mengatakan bahwa saat ini, sebagian besar orang masih terjebak dengan stigma patriarki yang menganggap perempuan kaum lemah dan hanya pelengkap, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi dan politik. Kekerasan terhadap perempuan juga masih cukup tinggi.

Meitty mengajak semua perempuan agar melibatkan diri dalam organisasi perempuan memperjuangkan hak – hak mereka. Menurut Meitty, salah satu tuntutan perjuangan mendesak kaum perempuan saat ini adalah pengesahan rancangan undang – undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS), Pengesahan UU PKS diharapkan dapat mengurangi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan.

Agnes P. Lino, aktivis perempuan yang juga pengurus Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) di Kota Kupang berpandangan kurang lebih serupa.

Agnes menjelaskan sejumlah program perjuangan PRIMA untuk mendorong kesetaraan gender. Program-program itu antara lain: menghapus kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, termasuk dalam perekrutan tenaga kerja dan pengupahan; memperjuangkan regulasi ketenagakerjaan yang menjamin hak perempuan atas cuti haid, menjaga kehamilan dan melahirkan tanpa harus kehilangan pekerjaan karena faktor biologisnya; serta mendorong pendirian Bank yang menyediakan dana bantuan bagi pelaku usaha perempuan.

Agnes menambahkan, PRIMA juga mendorong perempuan memiliki kesempatan dalam mempertahankan karirnya, seperti pengadaan ruang laktasi bagi ibu, day care dan paternity leave di semua tempat kerja, termasuk kantor pemerintahan dan kantor layanan publik selama 12 hari

Di bidang politik PRIMA mendorong keterlibatan lebih besar kaum perempuan melalui kebijakan afirmatif quota 50 persen. Karena itu Agnes berharap lebih banyak perempuan terlibat berjuang bersama, bergotong royong membangun PRIMA sebagai alat politik kaum perempuan.***

Penulis

Deni Pobas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *